Komnas HAM Sedang Membangunkan Macan Tidur

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia memanggil mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem, terkait kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi terjadi di Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya medio 2001-2004 silam.

Menyikapi pemanggilan Komnas HAM pada Mualem yang mana sebagai anak bangsa yang mengikuti dengan seksama perkembangan perdamaian Aceh, saya sangat merasa kaget. Saya tidak tahu apa tujuan di balik pemanggilan ini.

Menurut saya keputusan mereka melakukan hal seperti itu dengan membuka kembali kasus lama ibarat kata seperti membuka luka lama.

Mereka  seharusnya tahu bahwa apapun yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di Aceh itu, sudah dianggap selesai dan dikubur bersama masa lalu kelam Bumi Serambi Mekkah tersebut. Semua hal terkait peristiwa itu juga sudah tertuang secara rinci dalam kesepakatan Damai Helsinki, 15 Agustus 2005.

Yang sekarang menjadi pertanyaan besar, mengapa Konmas HAM kembali mengungkit-ungkit masalah yang sudah dianggap selesai?

Komnas HAM Seakan Buka Kembali Luka Lama

Sementara itu, Komandan Pasukan Cobra Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Misbahul Munir alias Rahul, menilai bahwa pemanggilan Mantan Panglima GAM Muzakir Manaf alias Mualem oleh Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat adalah bentuk kriminalisasi.

Menurut dia, untuk saat ini, seharusnya yang dipikirkan oleh Pemerintah Pusat adalah bagaimana merealisasikan butir-butir MoU Helsinki, karena itu adalah janji pemerintah Pusat terhadap Aceh yang disaksikan dan diketahui dunia.

“Dengan adanya MoU Helsinki antara GAM dengan RI pada 15 Agustus 2005, semua tindak tanduk GAM semasa konflik itu sudah dihapuskan dan tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari setelah damai,” ujar Rahul yang juga anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Nasional Aceh (PNA).

Di tengah kondisi bangsa yang kurang kondusif, pasca demo besar-besaran oleh para mahasiswa yang memprotes RUU KUHP dan RUU KPK, juga pasca kerusuhan Papua, apa yang dilakukan oleh Konmas HAM dinilai hanya akan memperkeruh suasana saja .

Selain Mualem, mereka juga memanggil Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf. Diperiksa di gedung KPK sebagai petinggi GAM dan gubernur, Irwandi Yusuf menceritakan soal pengalamannya.

Menurut Ahmad Taufan, Irwandi telah menjelaskan sejumlah hal terkait konteks peristiwa dan siapa saja yang berperan dalam dugaan pelanggaran HAM yang ditangani tim Komnas HAM.

“Dia menjelaskan banyak hal. Siapa aja yang berperan, seperti apa peristiwanya. Ini kelanjutan saja, pendalaman saja. Apa yang dia tahu soal kejadian di sana. Kami gali saja,” katanya.

Langkah yang mereka ambil ini sangat saya sayangkan. Menurut saya, hal yang seharusnya dilakukan oleh semua elemen bangsa ini adalah memeluk hangat masyarakat Aceh, bukan malah membuka kembali luka lama.

Secara historis, sumbangsih masyarakat Aceh kepada NKRI sudah terbukti sejak dulu. Masyarakat Aceh-lah yang bahu-membahu membelikan pesawat Kepresidenan Indonesia untuk pertama kalinya.

Masyarakat Aceh-lah yang menyumbang emas untuk tugu Monas di Jakarta.

Dengan fakta kesejarahan yang tinggi dan kapasitas masyarakat Aceh yang unggul, seharusnya pemerintah pusat lebih banyak memberdayakan sumber daya manusia Aceh untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

Kita seharusnya membangun perspektif baru dalam melihat Aceh dalam bingkai NKRI. Kita jangan lagi melihat Aceh dengan perspektif kecurigaan seperti era Orde Baru.

Dalam konteks ini, saya melihat apa yang dilakukan Komnas HAM sangat kontraproduktif, dan akan menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ada yang mengganjal dalam pikiran saya, apakah langkah Komnas HAM membuka luka lama Aceh ini murni kepentingan HAM atau ada hidden agenda (agenda tersembunyi) dari seseorang atau kelompok tertentu untuk menciptakan instabilitas keamanan dan politik di negeri ini?

Naluri intelijen saya mencium kuat ada seseorang atau kelempok tertentu yang sedang bermain petak umpet, “dia yang membakar lumbung, dia pula yang sok gagah akan datang memadamkan api”.

Siapa pun dia atau mereka, saya hanya mengingatkan, jangan mengail di air keruh. Bangsa ini harus diberikan semangat untuk melangkah ke depan meraih kemajuan, bukan ditarik ke arah sebaliknya.

Semua tokoh bangsa harus bersatu padu mendukung Presiden Jokowi, bukan malah mengganggu dengan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Masyarakat Aceh adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
Membangun Aceh berarti kita sedang mempercantik beranda rumah kita, Rumah Indonesia.